Media, Pendidikan dan Multikulturalisme

oleh Hilda Karuniawan

Permasalahan multikulturalisme masih mengancam negri ini. Terbukti, sepuluh tahun terakhir ini masih ada saja peristiwa-peristiwa yang berakhir tragis, melanda sejumlah daerah di Indonesia terkait dengan perbedaan agama, suku atau etnis. Adanya keberagaman di negri ini berpotensi sebagai pemicu konflik yang mengarah pada kekerasan, penyerangan, perusakan, pembakaran, penganiayaan, penangkapan, dan intimidasi. Beberapa contoh yang masih terekam dalam memori otak kita: tragedi Poso, Sampit, Mei 1998; penutupan dan pembakaran rumah-rumah ibadah; Tragedi Monas; dan sejumlah perselisihan lain yang mengatasnamakan keberagaman.

Ironisnya, aparat berwajib yang seharusnya menjaga ketertiban, justru (ter)bungkam, dan terkesan mendukung dan membiarkan tindakan destruktif tersebut. Semakin terlihat tidak wajar, justru pihak korban yang kemudian ditangkap dan diinterogasi, bahkan dijadikan sebagai tersangka. Hal ini membuktikan, di negeri ini hukum kurang ditegakkan. Parahnya lagi, warga menjadi apatis dan menganggap fenomena seperti itu wajar adanya. Pertanyaannya, faktor-faktor apa yang membuat hal seperti ini terjadi, dan menjadi sebuah praktek banalisasi?

Permasalahan multikulturalisme yang tercermin dalam berbagai peristiwa seperti disebut di atas, terlihat sebagai produk sosial (kolektivitas) yang oleh pemikir Prancis Pierre Bourdieu (1930-2002), disebut sebagai habitus (P. Bourdieu, The Logic of Practice, 1990). Habitus merupakan sebuah tindakan pengkondisian yang dikaitkan dengan keberadaan suatu kelas. Dalam hal ini, kelas dominanlah yang amat menentukan jalannya struktur pengkondisian. Kelas dominan ini tentunya adalah mereka yang memegang kekuasaan penuh, baik secara simbolik, sosial, atau budaya. Hal ini dilakukan untuk bisa mengontrol segalanya sehingga pengkondisian terlihat sebagai sebuah gejala alamiah dan berkembang di lingkungan sosial tertentu.

Pengkondisian tersebut dapat dilakukan melalui media dan pendidikan, karena kedua elemen ini dipandang sebagai sarana yang paling efektif untuk menyebar wacana. Perlu diketahui bahwa wacana sangat terkait dengan kekuasaan. Kekuasaan bekerja melalui pembentukan wacana yang menghasilkan kepatuhan dan legitimasi atas keberadaan kelas dominan. Wacana terbentuk melalui struktur bahasa. Bahasa menjadi instrumen penting bagi pelaku sosial untuk dapat bersosialisasi dan menyerap makna dalam lingkungannya. Penggunaan bahasa bisa juga sebagai langkah upaya homogenisasi atau monokulturalisasi, ketimbang sebagai alat pemersatu. Karena, pada saat satu bahasa menjadi wacana yang mendominasi pasar, ia menjadi norma yang diterima keberadaannya. Harga, nilai, bahkan makna wacana yang lain ditentukan oleh wacana yang dominan ini. Bourdieu mengistilahkan dengan istilah doxa, yaitu diterimanya wacana dominan sebagai sebuah bentuk kebenaran dan tidak pernah lagi dipertanyakan sebab-sebabnya, apalagi tingkat kebenarannya itu sendiri (P. Bourdieu, The Logic of Practice, 1990).

Dari situ dapat dilihat bahwa melalui wacana, kelas dominan bermaksud menunjukkan identitas khas mereka dan memaksakan kepada semua kalangan, sebuah visi tentang dunia sosial. Pihak-pihak tertentu menggunakan media dan pendidikan secara efektif untuk mengontrol masyarakat. Lihat saja stasius-stasiun televisi di negri ini, mereka memberitakan hal-hal yang menguntungkan bagi dirinya dan kelompoknya. Tujuan utamanya adalah menciptakan dunia yang diinginkan. Di sinilah muncul permasalahan: kekerasan simbolik antara kelas dominan dan kelas yang minoritas. Di negeri kita, hal ini jelas terlihat pada kelompok-kelompok agama. Ada agama yang disebut mayoritas, sebut saja Islam; ada yang minoritas, yaitu agama-agama di luar Islam. Hal itu juga terjadi pada kelompok etnis. Misalnya, antara pribumi dengan etnis Tionghoa. Di organisasi-organisasi kemasyarakatan ataupun di partai politik, hal ini juga terjadi.

Negeri ini dikondisikan dalam pengkotakan yang ekstrim. Parahnya, bahwa orang tidak melihat ini sebagai permasalahan, melainkan justru melihatnya sebagai sebuah gejala sosial yang wajar. Peristiwa-peristiwa konflik yang diwarnai kekerasan, yang muncul akibat pengkodisian tersebut, tidak lagi dikonstruksi sebagai yang abnormal dan patologis. Inilah yang kemudian disebut banalitas. Pertanyaan selanjutnya, upaya apa yang dapat dilakukan bersama untuk membongkar konstruksi budaya macam itu?

Untuk keluar dari permasalahan tersebut, pertama perlu penafsiran ulang terhadap wacana di media dengan pertama-tama memperhitungkan unsur kesejarahan dari pemahaman. Kedua, kritik ideologi, dan ketiga, dekonstruksi wacana tersebut. Di dunia pendidikan sendiri, perlu ada upaya penyadaran kembali akan multikulturalisme. Karena, sebenarnya kesadaran multikultur sudah muncul sejak Negara Republik Indonesia terbentuk. “Pada masa Orde Baru, kesadaran tersebut dipendam atas nama kesatuan dan persatuan. Paham monokulturalisme kemudian ditekankan. Alhasil, sampai saat ini wawasan multikulturalisme bangsa Indonesia masih sangat rendah.” Hal tersebut terungkap dalam diskusi “Multikulturalisme dan Penguatan Civil Society di Indonesia” yang diselenggarakan Institute for Civil Society (INCIS) di Universitas Indonesia, 21 Nopember 2002.

Dengan demikian, perlu dibangkitkan kembali sense of multiculture. Contohnya, pendidikan agama tidak lagi dimulai dengan perbincangan tentang perbedaan doktrin atau ritus dengan agama lain, atau bahkan dengan perbedaan cara berdoa dan bermeditasi. Pendidikan agama harus dimulai dengan berbagai macam bentuk praksis yang menunjukkan, bahwa perbedaan adalah anugerah. Mereka yang beragama, meskipun berbeda-beda harus terikat dalam sebuah usaha bersama untuk membebaskan dunia dan kemanusiaan dari berbagai macam bentuk penindasan.

Dari sana muncul harapan cerah untuk mengembalikan kesadaran banyak orang akan realitas keberagaman di negri ini. Sehingga gagasan multikultur terserap luas dan efektif, yang kemudian mendorong terwujudnya demokrasi dan integrasi kebudayaan.

Author Description

KOMJak7

No comments yet.

Join the Conversation