POLEMOLOGI MEMELUK PAK SARMAN

Oleh: Monica Jeanne Francoise

Apa gerangan yang sedang dilakukan oleh para dosen dan mahasiswa di universitas?

Apa gerangan yang sedang dibicarakan oleh para wakil rakyat di DPR?

Apa gerangan yang sedang diperdebatkan oleh para pemimpin dunia di PBB?

 

Sumber: www.suaramerdeka.com

Jika pertanyaan rumit ini diajukan kepada Prof. Jan Tinbergen, pakar ekonomi dan pemenang Hadiah Nobel dari Belanda, ia mampu menyediakan jawaban-jawaban yang sederhana. Bagaimana negara-negara Barat harus mempertahankan kemakmuran? Dengan mengurangi jumlah penduduk. Bagaimana masalah pengangguran yang terus saja meningkat harus ditanggulangi? Orang harus mempelajari satu kejuruan yang memang diperlukan. Bagaimana kesenjangan yang semakin lebar di antara negara-negara Barat yang kaya dan negara-negara Selatan yang miskin dapat diperkecil? Menggandakan sampai enam kali bantuan pembangunan.

Jika pertanyaan itu diajukan kepada saya, jawabannya adalah pemikiran polemologi. Polemologi adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan sosial yang mengkaji bahwa perdamaian dunia dicapai hanya dengan mengandalkan satu kebijakan perdamaian universal yang dikeluarkan oleh lembaga internasional, yakni PBB.

Dalam hubungannya dengan permasalahan sosio-ekonomi, polemologi menawarkan sebuah rumusan politis yang disebut MDG 2015 atau Millenium Development Goal 2015. MDG 2015 memunyai delapan sasaran yang ingin dicapai di tahun 2015:

  • Mengakhiri kemiskinan dan kelaparan
  • Pendidikan universal
  • Kesetaraan gender
  • Kesehatan anak
  • Kesehatan ibu
  • Penanggulangan HIV/AIDS
  • Kelestarian lingkungan
  • Kemitraan global

 

Semangat polemologi ini tidak cukup hanya melibatkan para pengambil kebijakan, tetapi juga harus didukung oleh sektor swasta dan kaum industrialis dan harus dapat dirasakan oleh kaum papa. Di Indonesia, kita memiliki KPPU RI yang turut andil dalam penerapan MDG 2015.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU RI) bertugas menjelaskan bagaimana fenomena persaingan usaha yang tidak sehat dan praktik monopoli yang ada dalam sistem pembangunan ekonomi nasional yang berpotensi menghancurkan sistem inovasi nasional, melemahkan sektor riil UKM dan menciptakan kemiskinan rakyat Indonesia secara struktural. Jika diukur dari banyaknya perusahaan yang bersaing secara tidak sehat, KPPU RI telah menunjukan prestasinya. Contoh kasus yang dibawa ke meja hijau oleh KPPU RI adalah PT. Timor, Carrefour, Cineplex 21, Pertamina, dan Astro.

Saat ini, KPPU RI memilih prioritasnya yang menjadi fokus program dan langkah-langkah kegiatan, di antaranya pada sektor/industri/pelaku usaha dengan indikasi:

  • Adanya penetapan atau kenaikan harga yang tidak wajar (excessive)
  • Adanya kelangkaan atau hambatan dalam pasokan pasar
  • Adanya praktik monopoli atau penguasaan pasar oleh pelaku usaha (terutama oleh BUMN/BUMD dalam sektor pelayanan publik
  • Adanya persengkokolan dalam pemberian konsesi/lisensi (hak monopoli) dari pemerintah serta dalam pengadaan barang/jasa

Berbanding terbalik dengan hasil prestasi lembaga pengawasan itu, belum banyak pekerja sekelas UMR dan kaum papa yang merasakan dampaknya. Pak Sarman, kuli angkut Pasar Lontar, menjadi bukti.

Pasar Lontar adalah sebuah pasar tradisional di Jakarta Utara yang memberi pasokan distribusi ke Pasar Cilincing dan Pasar Tanjung Priuk. Disana, hanya terdapat tujuh orang kuli angkut pasar yang berbanding terbalik dengan kapasitas angkutnya. Salah satu dari tujuh kuli angkut ini berhasil saya temui, ia bernama Pak Sarman.

Setelah selesai menamatkan SMP, Pak Sarman berpindah ke Jakarta bersama dengan teman-temannya. Di Jakarta ia bekerja sebagai supir dump truck perusahaan swasta di daerah Jakarta Utara. Karena alasan pasak lebih besar dari tiang, Pak Sarman keluar dari perusahaan tersebut dan ikut temannya untuk menjadi kuli angkut di Pasar Lontar.

Ternyata nasi sudah menjadi bubur. Walaupun telah berganti pekerjaan, Pak Sarman tidak mampu keluar dari lingkaran kemiskinan. Ia juga tidak menikmati anggaran raskin dan jamkesmas yang diperuntukkan kepadanya. Dengan segala keterbatasan ini, Pak Sarman mempunyai cita-cita mulia agar dapat menyekolahkan kedua anaknya selesai STM dan bisa kerja di bank.

Saya tidak setuju orang miskin macam Pak Sarman itu sebagai kaum yang tidak mampu menandingi globalisasi. Globalisasi adalah ide yang baik, namun perlu dilengkapi dengan aksi masyarakat untuk meningkatkan kapabilitas manusia. Ini berarti melakukan perbaikan di bidang kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan gender. Hal ini seharusnya menjadi prioritas pertama pemerintah. Namun, pemerintah kita terkenal mengurus hal-hal lain sehingga tidak berfokus kepada peningkatan kesejahteraan warga negara.

Mengutip pemikiran Joseph. E. Siglitz yang mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi kadang membantu orang miskin, tetapi kadang juga tidak, untuk itu saya menyodorkan semangat polemologi yang pro rakyat miskin, tetapi juga harus didukung oleh kebijakan-kebijakan ekonomi jangka panjang. Edmund Phelps, peraih Nobel 2006 dari Amerika mempunyai hasil analisis mengenai pertentangan antara kebijakan ekonomi jangka pendek dan jangka panjang. Sebagai contoh, dalam jangka pendek pemerintah sering menurunkan pajak dan suku bunga. Hasilnya adalah pertumbuhan untuk sementara, tetapi dalam jangka panjang menimbulkan tekanan inflasi. Kebijakan yang lebih baik adalah kenaikan pajak yang ditujukan untuk sektor pendidikan. Sungguh alhamdulilah jika presentase baca tulis kita dapat menyaingi Jerman.

Mari kembali ke pemikiran polemologi. Telah disebutkan peran pemerintah untuk menggolkan MDG 2015. Sekarang saatnya sektor swasta dan kaum industrialis. Beranjak dari pemikiran Keynes bahwa kompetisi pasar dan regulasi pasar harus berjalan bersama-sama dan satu sama lain berperan sebagai countervailing power (kekuatan pengimbang), maksudnya adalah kekuatan ini dimanfaatkan untuk mengangkat kaum lemah dengan kebijakan yang juga bermaslahat. Contohnya adalah penolakan sistem outsourching dan pemberian gaji minimun sesuai dalam ketetapan UMR masing-masing kota.

Berbeda dengan Keynes, Coase memasukkan unsur politik dalam ekonomi bahwa terdapat optimal boundary (batas optimal) antara mekanisme pasar dan mekanisme organisasi. Coase telah meramalkan bahwa ekonomi sosialisme suatu saat pasti akan melakukan koreksi sebagai upaya inovatif untuk mengatasi ketidaksempurnaan mekanisme organisasi, sekaligus memanfaatkan keunggulan mekanisme pasar. Bila batas optimal tersebut telah sama-sama dicapai, baik oleh sistem ekonomi kapitalisme (yang prosesnya berlangsung lebih awal ) maupun sosialisme (yang prosesnya berlangsung lebih lambat), maka tidaklah relevan lagi kita berpikir secara polaristik kapitalisme versus sosialisme.

Dengan demikian, apapun sistem ekonomi dan politik yang dipakai negara ini, hendaknya tetap memiliki roh bangsa besar yang diwujudkan dengan mengikuti semangat polemologi. Jika semua hanya sekadar janji politis untuk jangka pendek dan MDG 2015 tidak tercapai, hai anak-anak Indonesia, siapa yang ingin jadi presiden?

Sumber bacaan:

Sulistyo, Budi, dkk. MDGs Sebentar Lagi: Sanggupkah kita menghapus kemiskinan di dunia?. Desember 2010. Jakarta: Kompas.

Esai-Esai Nobel Ekonomi. Januari 2008. Jakarta: Kompas.

Author Description

KOMJak7

No comments yet.

Join the Conversation