Pembelajaran Ala Ujian Nasional

oleh: Sarma Manurung

Dengan langkah berat, seorang siswa sebuah sekolah di Lampung berangkat menuju sekolah. Di tas sekolahnya yang berat terdapat buku Kimia, Fisika, Matematika, Bahasa Inggris, Biologi dan Bahasa Indonesia. Isi tas itu tidak pernah lagi digantinya karena setiap hari sejak bulan Maret hanya itulah pelajaran yang diajarkan di sekolah. Sekolah dimulai pukul 07.00 dan akan berakhir pada pukul 15.00. Setelah pulang sekolah, dia akan diberi waktu istirahat untuk menyegarkan otaknya sebelum melanjutkan pelajaran tambahan pada pukul 15.30 hingga 17.00. Sepulang sekolah dia akan melakukan ritual sehari-hari, mulai dari mandi hingga sholat untuk memohon ketenangan pada yang kuasa dalam menghadapi ujian yang akan segera dihadapinya. Malam harinya, akan ditutupnya dengan ritual terakhir : mengerjakan tugas-tugas yang diberikan gurunya. Sungguh melelahkan. Apa yang membuat siswa ini harus melewati hari yang melelahkan ? Mengapa dia harus melakukan itu ? Dan siapa orang yang menyebabkan rasa lelah itu ?. Tampaknya siswa ini tidak mau tahu.

Di tempat lain yang agak dekat dengan pusat ibukota, tepatnya di daerah Tangerang, seorang guru sedang sibuk mempersiapkan siswanya untuk menghadapi ujian nasional. Sejak awal semester genap, kegiatannya tidak pernah keluar dari usahanya untuk mempersiapkan ratusan siswanya untuk menghadapi soal-soal matematika. Dibuangnya jauh-jauh keinginan untuk mengembangkan metode pembelajaran yang diterimanya dari seminar-seminar. Baginya tidak ada waktu lagi untuk mempraktekkan metode Jig-Saw, Contextual Teaching and Learning, Interactive Learning, apalagi model STAD. Hari-harinya harus diisi dengan acara pembahasan soal-soal ujian. Perhatian utamanya adalah siswa-siswa yang masih kurang memahami soal-soal matematika sederhana. Dia memang sangat terbeban dengan rentangan kemampuan siswa yang diajarnya. Ada siswa yang sudah mampu mengerjakan soal dalam waktu singkat, sementara masih ada beberapa siswa yang memahami soal pun belum mampu. Dengan keadaan ini apakah ia masih layak menyandang gelar “guru” seperti yang dimiliki Oemar Bakri ? Bukankah seorang guru adalah distributor ilmu pengetahuan dan keterampilan ?

Lain lagi cerita sebuah keluarga yang memiliki seorang putra yang akan mengikuti ujian akhir disekolahnya. Keluarga ini cukup terbeban dengan surat edaran dari sekolah yang berisi jumlah uang yang harus disiapkan untuk ujian akhir putranya. Berdasarkan rincian yang tertulis, uang ujian itu digunakan untuk tetek-bengek persiapan ujian nasional, mulai dari biaya try-out sampai honor pengawas pada saat ujian berlangsung. Sungguh suatu beban baru di masa sulit perekonomian sekarang ini. Inikah implementasi sekolah gratis ?

Fenomena yang terjadi seperti telah diilustrasikan diatas, bukanlah pemandangan yang aneh di sekolah-sekolah sekarang ini. Siswa-siswa kelas IX atau XII harus bersiap-siap mengubur semua rencana untuk mengembangkan bakat bermain piano, menari, bermain basket, melukis, dan lain-lain karena mereka harus fokus untuk persiapan UN. Kegiatan sekolah yang biasanya berlangsung sampai pukul 15.00 harus ditambah sampai pukul 17.00 untuk pemantapan kemampuan mengerjakan soal.

Analisis Masalah

Keadaan-keadaan diatas tidak terjadi berdasarkan kebetulan semata. Ada sistem yang dikeluarkan pemerintah dalam bidang pendidikan yang mau tidak mau membentuk situasi memprihatinkan seperti diatas. Undang-undang no. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3 menyatakan :

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pasal tersebut secara tegas menyatakan bahwa proses pembelajaran dalam satuan pendidikan haruslah sebuah usaha sadar dan terencana. Tujuannya pun sudah disebutkan yaitu membantu peserta didik mengembangkan potensinya.

Sebagai bentuk pelaksanaan terhadap pasal tersebut, Pemerintah dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional sudah membuat sebuah sistem pembelajaran yang harus dilaksanakan setiap satuan pendidikan. Langkah awal yang perlu dilakukan satuan pendidikan (sekolah) adalah menyusun kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP). Kurikulum ini menuntut adanya kolaborasi antara ilmu pengetahuan, peserta didik dan kebudayaan daerah setempat. Dengan kolaborasi ini, tentunya kurikulum yang dirancang di setiap sekolah pasti berbeda. Misalnya, suatu sekolah yang terletak di daerah pesisir tentunya harus menyusun kurikulum yang dapat mengembangkan potensi siswa-siswanya dalam bidang perikanan. Oleh karena itulah, peserta didik di sekolah tersebut akan lebih mahir di bidang perikanan dibanding sekolah lainnya.

Demikian halnya dengan sekolah yang terletak di pusat kota. Untuk keadaan ini, sekolah harus menyusun kurikulum yang dapat mengembangkan kemampuan teknologi siswa dan tetap membimbing siswanya agar menggunakan teknologi dengan tujuan positif . Penyusunan kurikulum ini adalah tugas awal setiap pendidik. Pembelajaran yang dilakukan selama bertahun-tahun harus mengacu pada kurikulum yang telah disepakati bersama oleh komite sekolah.

Kendati diberi kebebasan untuk menyusun kurikulum sesuai dengan kondisi masing-masing, setiap satuan pendidikan juga harus melaksanakan proses pembelajaran dengan panduan kurikulum tingkat nasional yang disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Lembaga ini memberikan materi-materi yang harus diajarkan di setiap satuan pendidikan supaya tujuan pendidikan nasional dapat dicapai. Dengan panduan standar ini diharapkan tidak ada satuan pendidikan yang tertinggal jauh dari satuan pendidikan lainnya. Sebagai contoh, kendati sekolah yang berada di daerah pesisir boleh mengembangkan kemampuan perikanan siswanya, sekolah ini pun harus tetap mempelajari bahasa Inggris seperti layaknya sekolah lain.

Setelah melaksanakan pembelajaran secara bertahap, langkah terakhir siswa dalam jenjang pendidikannya adalah evaluasi. Evaluasi ini bertujuan untuk memetakan kemampuan siswa dalam memahami pelajaran yang telah diterimanya. Tugas pendidik adalah menyiapkan materi yang akan dievaluasi. Pendidik yang selama ini mengajarkan bagaimana cara melukis segitiga harus menyusun soal yang dapat menunjukkan sejauh mana siswa dapat memahami cara melukis segitiga. Demikian juga pendidik yang telah mengajarkan bagaimana cara berpidato harus melakukan evaluasi terhadap kemampuan siswa dalam berpidato. Secara singkat, semua hal yang pernah dipelajari peserta didik selama menempuh proses pendidikan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pendidik dalam evaluasi akhir. Pendidik yang selama ini menangani peserta didik harus memiliki metode yang tepat untuk melakukan evaluasi.

Untuk tingkat nasional pun, evaluasi harus dilakukan. Sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional pasal 57 bahwa :

Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Pasal ini mensyaratkan evaluasi akhir tingkat nasional kepada setiap satuan pendidikan. Dengan adanya evaluasi, diharapkan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia dapat ditingkatkan. Jika suatu satuan pendidikan masih memperoleh nilai yang jauh dibawah standar yang telah ditetapkan BSNP, maka pemerintah melalui instansi terkait harus memberi bantuan kepada sekolah tersebut. Bentuk bantuan yang dimaksud bisa berupa bantuan dana untuk melengkapi sarana dan prasarana maupun bantuan tenaga pendidik. Pemerintah juga bisa melakukan pelatihan-pelatihan yang dapat meningkatkan kemampuan pendidik dalam mengajar.

Evaluasi tingkat nasional sejak tahun 2002 diberi nama Ujian Nasional dan dikelola oleh BSNP atas rekomendasi Depdiknas. Anehnya, sejak Ujian Nasional ini muncul, banyak pihak yang justru sangat keberatan akan keberadaannya. Evaluasi akhir yang seharusnya menjadi sarana untuk memperbaiki mutu justru menjadi momok bagi sekolah-sekolah, terutama sekolah di luar pulau Jawa. Mengapa hal ini sampai terjadi ?

Pembahasan

Menteri Pendidikan Nasional sebagai pihak yang paling bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan UN menyatakan bahwa UN harus tetap diadakan. Hal ini terkait dengan fungsi hasil UN yang tertuang dalam Permendiknas nomor 77 tahun 2008, yakni :

a.       Pemetaan mutu satuan dan/atau program pendidikan;

b.      Dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya;

c.       Penentuan kelulusan peserta didik dari program dan/atau satuan pendidikan;

d.      Pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan.

Dengan keadaan UN pada saat ini, fungsi hasil UN tampaknya hanya tercapai untuk fungsi yang ketiga. Dengan banyaknya pelanggaran yang terjadi, peta kualitas satuan pendidikan tentu tidak tercermin dari hasil UN. Demikian juga upaya peningkatan mutu melalui pembinaan tidak perlu dilakukan karena pada kenyataannya hasil UN yang diperoleh tidak menggambarkan sekolah mana yang memerlukan binaan. Hasil UN yang digunakan sebagai seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya pun hanya dapat dilaksanakan pada SMU negeri. Hal ini terjadi karena sekolah swasta lebih memilih melakukan ujian saringan masuk mandiri dibanding menggunakan nilai UN, perguruan tinggi pun demikian. PTN bahkan secara tegas menyatakan belum mempercayai pelaksanaan UN.

Alasan utama munculnya aksi-aksi penolakan UN adalah dijadikannya UN sebagai penentu kelulusan. Menurut banyak pihak, menjadikan UN sebagai syarat kelulusan adalah tindakan yang melanggar hak siswa serta hak dan kewajiban guru. Dengan adanya syarat lulus UN untuk menentukan kelulusan peserta didik, tentu saja membuat siswa akan berlomba-lomba belajar demi kelulusannya dalam UN. Dengan demikian, siswa yang seharusnya belajar untuk mengembangkan potensi dan keterampilannya harus beralih mengganti tujuan belajarnya untuk mengerjakan soal-soal yang mungkin dikeluarkan di UN.

Ada pihak yang menganggap bahwa soal-soal yang dikeluarkan dalam UN tidak terlalu memberatkan siswa sehingga rasa takut yang muncul adalah hal yang berlebihan. Pandangan semacam ini merupakan pendapat yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ambillah contoh sebuah sekolah di Lampung yang memiliki reputasi baik didaerah tersebut. Dengan susah payah siswa-siswi mempersiapkan diri untuk menghadapi UN. Namun, ketika pengumuman UN keluar, sebagian besar dari mereka dinyatakan tidak lulus UN.

Sekolah-sekolah yang ada dikota besar pun pasti mengalami kesulitan yang sama. Sekolah-sekolah yang memiliki reputasi baik pun harus bersusah payah mempersiapkan siswanya untuk menghadapi UN. Banyak sekolah yang mengadakan pelajaran tambahan setiap hari untuk pelajaran-pelajaran yang akan diujikan. Bahkan ada sekolah yang secara ekstrim meniadakan pelajaran yang tidak diujikan di UN dan menggantinya dengan pelajaran ”inti”. Sebagian siswa juga masih mengikuti bimbingan belajar setelah pulang sekolah yang sebenarnya justru menambah kelelahan mereka. Menurut penulis, menjamurnya bimbingan belajar di kota-kota besar sudah cukup membuktikan bahwa UN memang masih dianggap sulit oleh sebagian besar siswa di Indonesia.

Siswa yang tidak ingin melewati masa-masa sulit seperti yang tertulis di atas, pada akhirnya memilih jalan pintas dengan melakukan kecurangan. Sebagian siswa mencari bocoran jawaban dari bimbingan belajar, sebagian dari guru di sekolahnya, ada juga yang memperoleh dari temannya di sekolah lain dan tidak sedikit yang bekerja sama dengan pengawas ujian. Tindakan-tindakan seperti ini pada akhirnya menjadi pengingkaran terhadap tujuan pendidikan yang seharusnya membentuk siswa yang memiliki akhlak mulia.

Selain siswa yang menjadi korban dalam pelaksanaan UN, pihak yang patut mendapat perhatian adalah guru. Syarat kelulusan yang ditentukan oleh UN telah mengurangi fungsi guru sebagai evaluator peserta didik. Sesuai dengan Undang-undang Sisdiknas, salah satu fungsi guru adalah menentukan kelulusan peserta didik. Namun, dengan sistem kelulusan yang sekarang fungsi itu tentu tidak dapat dilaksanakan lagi.

Selain alih fungsi evaluator, hal lain yang merugikan guru adalah kondisi yang memaksa mereka meninggalkan idealisme pendidik. Guru-guru yang mengajar di sekolah swasta adalah kelompok yang paling merasakan dampak pelaksanaan UN ini. Sebagai sekolah yang hidup dari dana yang diperoleh dari uang sekolah siswa, sekolah swasta tentu akan melakukan berbagai cara agar dapat memperoleh banyak siswa. Jumlah siswa yang masuk di sebuah sekolah sangat ditentukan oleh persentase kelulusannya. Oleh karena itulah, banyak guru yang akhirnya bersedia memberi fasilitas khusus berupa bocoran soal atau jawaban kepada siswanya demi meluluskan mereka.

Guru dan siswa adalah korban langsung dari pelaksanaan UN dan sudah sepatutnya menjadi pihak yang paling menolak pelaksanaan UN sekarang ini. Namun, disamping guru dan siswa, di Indonesia pun banyak pihak yang menolak sistem kelulusan sekarang ini. Diantaranya adalah orang tua yang dibebani biaya ujian yang cukup tinggi, pengamat pendidikan yang prihatin dengan sistem pendidikan yang kacau dan aktivis yang sering menerima pengaduan korban UN. Para aktivis sepakat bahwa menjadikan UN sebagai penentu kelulusan adalah pelanggaran terhadap hak anak.

Sebagaimana tercantum dalam undang-undang perlindungan anak bahwa setiap anak mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan yang dapat mengembangkan potensinya. Namun, dengan adanya target untuk lulus UN telah membuat sebagian besar anak harus menghabiskan waktu untuk mempelajari soal-soal UN dan akhirnya melupakan hal-hal yang justru lebih mengembangkan potensinya.

Alasan lain yang perlu diungkapkan tentang penolakan UN sebagai syarat kelulusan adalah pelanggaran Undang-undang Sisdiknas jika Permendiknas yang menyangkut UN tetap dilaksanakan. Pasal yang dilanggar dalam UU Sisdiknas adalah pasal 58 yang menyatakan bahwa evaluasi peserta didik dilakukan oleh pendidik (guru), bukan seperti Permendiknas yang menyatakan bahwa kelulusan peserta didik ditentukan oleh UN yang memang buatan BSNP (bukan pendidik).

Hal terakhir adalah kenyataan bahwa pelaksanaan UN dipenuhi dengan pelanggaran, mulai dari tingkat pusat hingga tingkat satuan pendidikan. Pelanggaran yang terjadi selama penyelenggaraan UN bahkan membuat perguruan tinggi yang seharusnya berfungsi sebagai pemantau merasa sangat prihatin. Koordinator pengawas UN Jawa Barat, Yayat Achdiat mengungkapkan bahwa 75 % PTN/PTS yang menjadi pengawas UN merasa kecewa. Bahkan Haris Supratna selaku koordinator pengawas UN nasional sampai mengeluarkan ungkapan ”sudah dikawal PTN, kok hasilnya masih buruk”.

Pelanggaran-pelanggaran yang biasa terjadi selama pelaksanaan UN adalah ada beberapa guru yang ditunjuk menjadi Tim Sukses UN, ada beberapa siswa yang mendapat jawaban via sms, ada pengawas yang menyarankan menyontek, adanya uang transport ++ bagi pengawas yang bersedia membantu siswa, pengawas tidak sesuai dengan yang terdaftar, pengawas kabupaten yang datang harus diberi amplop, TPI tunduk pada Kepala sekolah, pengawas meninggalkan ruang ujian dan guru pengampu mata pelajaran UN ikut mengawas. Pelanggaran-pelanggaran ini tentu terjadi karena guru dan siswa berusaha memperoleh nilai yang baik di UN sebagai syarat kelulusan siswa.

Kesimpulan

Untuk memperoleh peta kualitas pendidikan, pemerintah hanya perlu mengambil beberapa perwakilan sekolah dengan kondisi yang berbeda di tiap daerah. Langkah ini akan lebih efisien dari segi waktu dan dana. Kelulusan UN sebagai syarat kelulusan sekolah pun harus dihentikan. Langkah ini diperlukan untuk menghindari usaha-usaha berlebihan dan melanggar aturan yang dilakukan oleh guru, siswa atau sekolah demi kelulusan siswanya. Dengan meniadakan syarat ini, diharapkan setiap individu dapat mempertanggungjawabkan tindakannya selama pelaksanaan UN sehingga hasilnya pun benar-benar menggambarkan kondisi sekolah tersebut.

Apabila hasil UN sudah menggambarkan kondisi sekolah-sekolah di Indonesia, maka pemerintah dapat membuat kebijakan-kebijakan yang dapat mengembangkan mutu pendidikan. Bila suatu sekolah masih memiliki nilai UN yang jauh dibawah standar, maka pemerintah dapat mengambil langkah untuk memberi bantuan kepada sekolah tersebut. Bantuan dapat diberikan berupa dana untuk memperbaiki sarana dan prasaran sekolah atau berupa pelatihan yang dikhususkan untuk guru-guru. Pelatihan guru mutlak diperlukan untuk memperbaiki mutu pendidikan karena gurulah yang menjadi ujung tombak proses pembelajaran.

Selain untuk proses pembelajaran disekolah formal, penggantian syarat kelulusan sekolah juga akan sangat mempengaruhi kualitas anak di Indonesia. Bayangkan jika waktu sepulang sekolah dimanfaatkan oleh anak-anak untuk berlatih sepakbola, bola basket, piano, menari dan lain-lain, tentulah Indonesia akan memiliki juara-juara dalam bidang seni dan olahraga. Hal ini pada akhirnya akan mengubah citra anak Indonesia di mata dunia. Tindakan ini juga dapat menjadi bentuk dukungan pemerintah terhadap perlindungan hak-hak anak dalam menikmati waktunya.

Untuk saat ini, beberapa saran yang penulis berikan tampaknya sudah cukup untuk mengkritisi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Dengan tulisan ini diharapakan pemerintah dapat meninjau ulang kebijakan-kebijakan yang masih berlaku dalam bidang pendidikan dan juga menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pada kabinet mendatang.

Referensi :

Author Description

KOMJak7

No comments yet.

Join the Conversation