Perempuan, Buruh dan Perjuangan Kolektif

Perempuan, Buruh dan Perjuangan Kolektif

Oleh: Benedicta Stella Fortunae

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) orang yang bekerja untuk orang lain dengan mendapat upah disebut sebagai buruh. Baik yang bekerja pada perusahaan maupun perorangan, setiap pekerja adalah buruh. Singkatnya karyawan adalah buruh, kuli pun adalah buruh.

Namun pada praktiknya, masih banyak masyarakat yang mengidentifikasi buruh sebagai pekerja kasar, pekerja harian dan pekerja informal yang tidak punya keahlian. Persis seperti zaman penjajahan Belanda, pekerjaan buruh kerap didentikkan dengan kaum blue collar. Melihat pada realita, baik karyawan maupun pekerja sektor informal/harian banyak mengalami ketakadilan dan hak-hak yang dirampas terutama pada pekerja di sektor informal. Para pekerja harian dan pekerja yang tidak punya keahlian cenderung bekerja mengandalkan tenaga mereka.

Pekerjaan mereka rata-rata di sektor pabrik, jasa dan bisnis kecil-menengah. Mereka kerap kali diupah secara harian ataupun digaji di bawah upah rata-rata minimum propinsi. Hidup mereka jauh dari kata sejahtera tapi mereka mengerahkan seluruh tenaga mereka untuk bertahan hidup dan bekerja dengan keterbatasan yang mereka miliki.

Setiap tahun tepat di tanggal 1 Mei, hari tersebut diperingati sebagai Hari Buruh Internasional. Momen tersebut selalu digunakan para buruh menjadi momen untuk bersuara dan protes kepada pemerintah demi pemenuhan hak-hak mereka. Banyak dari mereka yang dirampas haknya, diintimidasi, bahkan dihilangkan dari dunia ini.

Marsinah simbol Perjuangan Buruh Perempuan

Kisah Marsinah merupakan salah satu kisah paling mengerikan yang terjadi pada kaum buruh di Indonesia. Marsinah adalah seorang buruh perempuan yang dibunuh dan diperkosa secara tragis. Tepat pada tanggal 8 Mei 1993, mayatnya ditemukan di gubuk pematang sawah.

Sampai sekarang tidak ada upaya serius dari negara untuk mengusut tuntas permasalahan Marsinah. Sudah 25 tahun berlalu tidak nampak garis terang siapa pembunuh Marsinah, buruh perempuan yang sangat vokal memprotes kebijakan pemerintah supaya kaum buruh mendapatkan upah yang sewajarnya dan mempunyai serikat buruh sendiri. Dunia perempuan dan buruh masih belum bisa dikatakan sejahtera dan indah.

Mimpi buruk terus menerus dialami oleh kaum buruh perempuan dalam perjuangan mereka untuk mendapatkan hak mereka. Lalu, berkaca pada zaman sekarang, kita juga sempat dihebohkan dengan kejadian Pabrik  Aice yang dipaksa bekerja berat dengan kondisinya yang sedang hamil padahal ia sudah meminta untuk perpindahan divisi.

Namun apa yang dia dapat? Dia justri diancam kehilangan pekerjaannya. Karena memilih untuk bertahan, alhasil janinnnya juga tidak bisa diselamatkan dan terpaksa dikuret. Ada banyak kasus keguguran tidak diinginkan yang dialami buruh perempuan, karena pekerjaan mereka tidak toleran dengan kehamilan.

Banyak perusahaan yang tidak mentolerir kasus perempuan hamil di dalam dunia kerja, apalagi jika perempuan tersebut adalah pekerja sektor informal dan tidak terlatih/profesional. Para buruh tidak terlatih ini kerap kali diperlakukan bukan seperti manusia. Mereka dianggap komoditi yang bisa sewaktu-waktu diganti tanpa diperhatikan kondisi dan hak-haknya sebagai pekerja maupun makhluk hidup.

Berkaca pada perjuangan perempuan akan keberpihakkan mereka kaum buruh, sesungguhnya sudah dilakukan oleh banyak perempuan selain Marsinah. Ada seorang tokoh bernama Emma Poeradiredja, beliau adalah perempuan dari tanah Sunda yang hidup pada tahun 1900an.

Kiprahnya layak disejajarakan dengan para pahlawan perempuan lainnya seperti R.A. Kartini, Dewi Sartika dan Cut Nyak Dien. Salah satu perjuangannya adalah keberpihakkan pada buruh perempuan dan buruh laki-laki. Saat beliau menjadi Direktur Perburuhan di PT Kereta Api Indonesia (nama sekarang), beliau yang menginisiasi yayasan-yayasan sosial terbentuk di bawah bagian Perburuhan untuk melindung buruh dan keluarga buruh.

Suara Ibu Emma menunjukkan bahwa perempuan juga turut andil dalam melindungi sesama perempuan fokusnya pada kesejahteraan buruh. Setelah melihat perjuangan Ibu Emma Poeradiredja dan Marsinah sebagai buruh perempuan yang vokal memprotes pemerintah terkait hak-hak buruh, apakah ini semua dirasa cukup untuk membuat para buruh perempuan khususnya, keluar dari jerat ketakadilan?

Perjuangan untuk Buruh Perempuan

Jawabannya belum. Belum cukup. Perjuangan mereka harus turut didukung oleh kesadaran dan perjuangan kolektif. Masalah buruh, masalah perempuan adalah masalah bersama bukan masalah individu. Oleh karena itu pemecahan masalahnya diperlukan perjuangan kolektif. Serikat-serikat buruh harus terus tumbuh menjadi simpul harapan pada setiap buruh sebagai tempat bercerita, mendukung, berlindung dan memprotes bersama.

Pendidikan untuk buruh harus diberikan terutama terkait dengan kebutuhan buruh perempuan ketika bekerja. Buruh berhak mengerti apa saja hak-hak mereka yang dilindungi dalam Undang-Undang supaya ke depannya, agar para buruh mampu menganalisis permasalahan-permasalahan yang mereka alami. Buruh juga perlu dibekali dengan soft skills seperti berpikir kritis dan bagaimana menghadapi konflik.

Apabila negara dirasa belum cukup memberikan hak pendidikan untuk para buruh, masyarakat harus bahu membahu memberi dukungan kepada kaum buruh agar permasalahan diskriminasi upah, kesehatan, dan hak-hak buruh lainnya bisa teratasi.

Artikel ini telah diterbitkan di: https://empuan.id/benedictastellafortunae/perjuangan-kolektif/

Ketika Perempuan Mencibir Sesama Perempuan

Ketika Perempuan Mencibir Sesama Perempuan

Oleh: Benedicta Stella Fortunae

“Gila make up lo menor banget. Mau nongkrong atau mau ngelenong?”
“Baju dia sexy banget. Kurang bahan atau gimana?”
“Kok bisa cewek gak bisa masak? Bisa-bisa gak disayang mertua loh.”
“Murahan banget itu cewek. Sorry ya,  gue beda sama mereka.”

Tahu enggak sih kalau cibiran ini bisa datang secara eksklusif dari perempuan untuk mengintimidasi sesama perempuan?

Tindakan menyalahkan pilihan make up, pakaian, sikap maupun keahlian yang dimiliki perempuan secara tidak langsung sudah membawa kita pada tindakan diskriminasi dan ujaran kebencian yang disebut Internalized Misogyny.

Konstruksi sosial di masyarakat sudah sedemikian rupa mengkotak-kotakkan ekspektasi kepada perempuan dan laki-laki. Contoh, perempuan dilambangkan dengan feminin yang artinya pribadi yang lembut, pasif, keibuan, tinggal di rumah, dan cenderung lemah. Sebaliknya laki-laki digambarkan masculin yang artinya kuat, berjiwa pemimpin, aktif, pencari nafkah, dan pembuat keputusan.

Berabad-abad lamanya, perempuan selalu diobjektifikasi. Perempuan seolah hadir di dunia hanya sebagai pelengkap laki-laki dan pemuas hasrat laki-laki. Semua standar kecantikan dan sikap perempuan ditentukan oleh pandangan laki-laki.

Munculnya istilah “perempuan tidak benar” atau “perempuan jalang” kerap kali diidentikkan dengan pakaian maupun tindakan perempuan. Perempuan kerap disalahkan apabila memakai pakaian terbuka. Dalam kasus pemerkosaan, praktik menyalahkan korban masih sangat masif dilakukan oleh polisi apalagi polisi perempuan. Tidak sedikit dari para perempuan menyalahkan pakaian korban atau tindakan korban karena pulang malam.

“Sudah tahu banyak kriminalitas saat malam hari mengapa memilih pulang malam?” Padahal korbannya adalah perempuan namun perempuan tetap menjadi sasaran empuk kesalahan oleh sesama perempuan. Masyarakat cenderung memilih mengintervensi cara berpakaian perempuan daripada mendidik laki-laki untuk bertindak santun dan berpikiran tidak porno terhadap perempuan supaya tidak memperkosa.

Perempuan dengan tattoo (tattoostime.com)

Sering juga, sesama perempuan membenci perempuan bertato dan merokok. Perempuan bertato dan merokok diidentikkan dengan pribadi yang urak-urakkan, nakal dan tidak bermartabat. Padahal tato adalah ungkapan ekspresi perempuan.

Apakah ketika perempuan itu bertato langsung otomatis perempuan tersebut menjadi preman? Tato tidak mendefinisikan kebaikan atau keburukan perempuan. Secara tidak sadar pemahaman-pemahaman tersebut terdoktrin di dalam otak perempuan dan membuat mereka menjadi penyumbang kelanggengan patriarki.

Patriarki mengagungkan dominasi laki-laki terhadap perempuan. Laki-laki hadir untuk menjadi raja atau penguasa atas perempuan. Oleh karena itu semua tindak-tanduk perempuan harus sejalan dengan keinginan laki-laki. Laki-laki adalah pemimpin dan perempuan adalah pengikutnya.

Dalam satu hubungan kerap kali muncul pemahaman bahwa tidak baik apabila perempuan punya pendidikan lebih tinggi daripada laki-laki karena hal tersebut bisa mengintimidasi eksistensi laki-laki yang nantinya dipercaya sebagai pemimpin atau kepala dalam rumah tangga. Budaya patriarki sangat mengancam perempuan dan menyebabkan perempuan tidak berdaya karena perempuan dididik untuk mematikan eksistensi dirinya

Perempuan dididik untuk tidak memiliki impian dan karakter atas nama dirinya sendiri. Dan sekarang, realita penindasan perempuan ini semakin diperkuat dengan adanya andil sesama perempuan untuk menindas satu sama lain.

Kalau sudah begini, apa yang bisa kita kerjakan? Jawabannya sebetulnya sederhana namun sangat sulit dilakukan.

Ada dua hal yaitu yang pertama mari ubah cara pandang dan yang kedua mari dukung sesama perempuan. Ketika kita mempunyai teman perempuan yang cenderung pasif dan gampang menyerah, jangan mencibir dan jangan tinggalkan. Bantu dia untuk bangkit. Jangan klaim diri sendiri berbeda atau lebih kuat dari mereka yang lemah. Apabila perempuan itu kuat, mereka harus kuat bersama-sama tidak boleh ada yang tertinggal di belakang.

Ketika kita melihat perempuan lainnya bahagia mengekspresikan dirinya dengan make up yang dia sukai, jangan mencibirnya. Apresiasi mereka karena mereka berani mewujudkan apa yang mereka inginkan dengan cara mereka sendiri.

Ketika perempuan ingin berekspresi dengan pakaian yang mereka sukai, jangan dihakimi.

Ketika melihat sesama perempuan yang punya bentuk badan curvy, jangan dicibir hanya karena konsep cantik yang ada di masyarakat sekarang adalah kurus, tinggi, dan langsing.

Intinya, beri perempuan dukungan karena semua perempuan cantik dalam bentuk dan ukuran apapun. Perempuan bebas memilih menjadi apapun yang mereka inginkan karena perempuan lahir bukan menjadi pelengkap laki-laki namun menjadi pribadi yang utuh sebagai perempuan itu sendiri.

Dukung perempuan untuk bisa mengandalkan diri mereka sendiri dan bisa mencapai impian mereka. Ketika perempuan bisa mendukung sesama perempuan untuk menghancurkan stigma masyarakat terkait cara pandang terhadap tubuh perempuan dan sikap perempuan, di situ kita akan menang melawan patriarki.

Pupuk solidaritas kepada sesama perempuan. Mari gandeng tangan, jangan sampai perjuangan kita melawan patriarki menjadi sia-sia. Patriarki harus dihancurkan. Saatnya bergerak, menyemangati satu sama lain.

Artikel ini telah diterbitkan di: https://empuan.id/benedictastellafortunae/mencibir-perempuan/

Jangan Mendiamkan Kejahatan

JANGAN MENDIAMKAN KEJAHATAN
oleh : Ignasius Lorenzo

Ada 80 orang muda dari 12 negara di Asia bersama sejumlah aktivis, pastor, teolog dan organisasi We Are the Church International berpartisipasi dalam Asian Youth Academy (AYA) and Asian Theology Forum (ATF), 1-10 Agustus 2019 di The CLUMP Foundation, Chom Thong, Chiang Mai, Thailand.

Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh The Asian Lay Leaders (ALL) FORUM, sebuah organisasi pan-Asia yang bertujuan untuk memberdayakan para pemimpin dan orang muda awam Katolik, bekerjasama dengan Training Center for Religio-Cultural Community (RTRC).

Program bertema “Kebijakan Tradisi Budaya dan Agama di Asia Menanggapi Krisis Ekologi dan Keamanan Manusia” secara khusus mengundang Uskup Keuskupan Kalookan Filipina Pablo Virgilio S. David. Ia menjadi pembicara dan memberikan perspektifnya terkait keadaan budaya diam atas pembunuhan di luar pengadilan dan kekerasan seksual yang belum banyak diketahui orang.

“Budaya diam tidak selalu baik. Pada saat Gereja memperlihatkan bahwa diam umumnya diartikan positif seperti kebanyakan tulisan di Alkitab, dalam beberapa contoh diam bisa diartikan negatif. Diam atas ketidakadilan, diam saat kebenaran tidak disuarakan dan membiarkan yang buruk tetap ada, bukanlah sesuatu yang benar untuk dilakukan,” kata uskup berusia 60 tahun ini.

Uskup David asal Filipina ini mengatakan ada banyak alasan orang tidak memperjuangkan keadilan dan menyuarakan kebenaran. Mulai dari anggapan tidak ada urusan dengan hal tersebut, tidak mau ikut campur karena tidak mau menambah masalah, sampai dengan alasan takut akan konsekuensi yang akan diterima. Dalam pemaparannya, ia mendorong kaum muda untuk menghentikan budaya diam dari ketidakadilan.

“Kepada mereka yang bertanya kepada saya apakah saya takut akan hal-hal buruk apa yang mungkin dilakukan Duterte, saya menjawab, ‘Duterte dapat membunuh seorang utusan tetapi tidak untuk pesan yang dibawanya,” kata Mgr. David. Ia menambahkan, jika kita dianiaya karena kita telah keluar dari budaya diam dan membuka mata orang lain terhadap ‘pembunuhan di luar pengadilan’, ingatlah bahwa setidaknya itu jauh lebih baik daripada dihina oleh Gereja karena mempromosikan budaya diam untuk pelecehan seksual.

Ia mengkritisi sikap Presiden Duterte yang rutin menggunakan isu kekerasan seksual yang dilakukan Gereja untuk mengalihkan isu tentang pembunuhan di luar pengadilan dalam usaha melawan narkoba. Hal tersebut berhasil untuk menghentikan usaha perlawanan banyak uskup dan imam, karena apa yang diberitakan tentang kasus kekerasan seksual tersebut sebagian benar. Salah seorang uskup di Filipina Selatan, menurut cerita Mgr. David, mengaku menyesal karena diam meski mengetahui aksi pembunuhan di luar pengadilan yang terjadi di daerahnya. Itu dilakukannya untuk menjaga agar walikota tempat ia berkarya tidak menyerang para pastornya, atas tuduhan pelecehan seksual yang disiarkan lewat radio.

Emmanuel Serafica de Guzman, salah seorang pembicara, juga menegaskan bahwa dalam usaha Duterte mengkritik kalangan klerus, termasuk uskup, khususnya selama tiga tahun terakhir dilakukan untuk membungkam kritik gereja. “Menurut data yang kami gunakan ada sekitar 6.000 sampai 30.000 korban, dalam usaha Duterte perang melawan narkoba, kebanyakan dari mereka adalah masyarakat miskin,” tegas teolog awam asal Filipina ini.
Perlawanan yang dilakukan oleh Uskup David tidak berjalan mulus. Dalam usahanya menyuarakan kebenaran menyebabkan ancaman datang, Uskup David pun menambahkan bahwa Duterte telah menuduhnya sebagai pengedar narkoba dan pencuri. Dan mengancamnya dengan tuduhan menghalangi keadilan pada tahun 2017.

Uskup David menambahkan bahwa kasus kekerasan seksual sama dengan pembunuhan di luar pengadilan. Kasus kekerasan seksual terjadi berkat besarnya kontribusi budaya diam. Dalam beberapa kasus kekerasan seksual, khususnya yang terjadi di dalam keluarga, lebih banyak orang memilih diam, karena dibutuhkan waktu cukup panjang untuk membawa kasus kekerasan seksual kepada publik. “Korban cenderung akan menyembunyikan pengalaman kekerasan seksual mereka sendiri daripada memberitahukannya kepada orang lain. Mereka malu jika kasusnya diketahui banyak orang, takut menjadi bahan omongan dan dikucilkan di masyarakat. Bagi kebanyakan orang Asia hal tersebut lebih buruk daripada menderita atau mentolerir pelecehan seksual,” Kata Mgr. David, yang juga Wakil Ketua Konferensi Waligereja Filipina.

Uskup pemerhati pendidikan anak ini juga menambahkan bahwa para korban kekerasan seksual akan dengan mudahnya menjadi korban dari diri mereka sendiri. Ini terjadi karena mereka tidak bisa menyuarakan kesakitan mereka sebagai korban kekerasan seksual, sehingga banyak dari korban menderita depresi bahkan bunuh diri. Masih banyak kasus kekerasan seksual yang terjadi dengan segala kompleksitasnya.

Sebagai penutup Uskup David menyampaikan pesan bahwa topik yang membicarakan tentang mendiamkan pembunuhan di luar pengadilan dan kekerasan seksual adalah sesuatu yang negatif dan harus dipatahkan. Namun ini bukan berarti umat Katolik tidak boleh melakukan dan membudayakan diam dalam arti positif, di mana sebagai seorang Asia, diam dalam keheningan untuk berkontemplasi dan fokus tentang apa yang sedang terjadi lewat doa adalah penting untuk dilakukan.

 

“Kita perlu merenungkan kembali bahwa ada banyak keheningan atas protes dan perlawanan, ada banyak keheningan atas penderitaan. Ini seharusnya membawa orang kristiani semakin sadar bahwa kita perlu berjuang dan bekerja demi keselamatan semua orang, tanpa terkecuali, dan bersedia menerima konsekuensinya,” kata Uskup David.

(Artikel ini telah diterbitkan di Majalah HIDUP edisi 35, terbit bulan Agustus 2019)

Generasi Milenial dalam Pusaran Golput, Berbahaya Jika Terus Dibiarkan

Generasi Milenial dalam Pusaran Golput, Berbahaya Jika Terus Dibiarkan

Oleh: Ursula Adeodata Stephania

Maraknya calon-calon pemimpin Indonesia yang berasal dari generasi milenial patut diapresiasi. Selain itu, banyak pula pejabat negeri ini yang bergaya (sok) milenial untuk bisa merebut hati kaum milenial.

Ilustrasi: tulisan dinding di Museum Antara, Jakarta Pusat (30/3). [Dok.Ursula Adeodata Stephania]

Generasi milenial memang memiliki magnet tersendiri. Pasalnya, generasi yang menurut kajian Pew Research Center lahir di tahun 1981-1996 ini mendominasi sekitar 35-40 persen suara di Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019.

Keterlibatan generasi milenial dalam kancah politik negeri ini perlu juga memperhatikan basis pemahaman mereka akan sejarah dan politik Indonesia. Bahwa masih ada generasi milenial yang kurang paham sejarah dan politik Indonesia adalah realitas yang tidak dapat dipungkiri.

Pertanyaan penting: bagaimana latar belakang generasi milenial Indonesia? Generasi milenial adalah generasi yang ‘melek’ teknologi. Berdasarkan Indonesia Millenial Report 2019, sebanyak 70,4 persen milenial mengakses berita terkini melalui media digital karena kemudahan akses, kecepatan, dan multi-tasking.

Mereka cenderung mudah membentuk opini hanya berdasarkan puzzle berita media digital dan kurang melakukan verifikasi pada basis data, pengetahuan, dan informasi yang akurat.

Demikian beberapa hal diatas yang disampaikan oleh Ketua Program Studi Filsafat STF Driyarkara, DR. A. Setyo Wibowo, SJ, yang akrab dengan sapaan Romo Setyo, dalam diskusi Ngopi Bareng Jesuit bertemakan: ‘Memilih, Hak atau Kewajiban’ pada Sabtu (30/3/2019) di Gedung Sanggar Prathivi.

“Saya pernah ditanya oleh salah satu anak muda, generasi milenial: ‘Memangnya kenapa ‘Mo kalau khilafah memimpin negara ini? ‘Kan Indonesia negara demokrasi’. Saya kebingungan juga menghadapi pertanyaan milenial ini. Bagi saya sederhana, mereka tidak mendapatkan pendidikan Pancasila dan sudah hidup dalam kotak-kotak agama.”

Dilihat dari perspektif sejarah, kemerdekaan, dan demokrasi Indonesia lahir melalui buah perjuangan intelektual para pahlawan untuk mendirikan fondasi negara dan pengorbanan luar biasa para mahasiswa untuk menciptakan iklim demokrasi, misal Mahasiswa 66 dalam menggulingkan Orde Lama dan Mahasiswa 98 dalam meruntuhkan gurita Orde Baru.

KENYATAAN LAINNYA ADALAH SEMAKIN NYATA KEBERADAAN KELOMPOK-KELOMPOK YANG GENCAR MENDIRIKAN KHILAFAH DAN MERONGRONG DASAR NEGARA PANCASILA.

Dalam pembukaan UUD 1945 jelas dinyatakan bahwa kemerdekaan kebangsaan Indonesia disusun atas dasar Pancasila: Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan Indonesia, dan Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Kedudukan Pancasila berada di atas UUD 1945. Oleh karenanya, segala bentuk usaha mengubah/ mengganti dasar negara Pancasila sama halnya membubarkan negara itu sendiri. Lalu, apa relevansinya dengan golongan putih (golput)?,” tutur Pemimpin Redaksi Majalah BASIS itu..

Artikel ini telah diterbitkan di: https://www.hidupkatolik.com/2019/04/12/35084/generasi-milenial-dalam-pusaran-golput-berbahaya-jika-terus-dibiarkan/

Perebutan Tafsir Kebebasan di Ruang Publik

oleh Awigra*

Publik terbelah posisinya ketika merespon wacana pembubaran Front Pembela Islam (FPI). Terlebih, pasca aksi pengusiran sejumlah pengurus pusat FPI oleh masyarakat Dayak di Pangkaraya, Kalimantan Tengah, (11/2) ditambah aksi massa gerakan Indonesia tanpa FPI di Bundaran HI (14/2) baru-baru ini. Mengingat, semangat pembubaran bisa berbenturan dengan semangat kebebasan berserikat dan berkumpul yang dijamin oleh konstitusi. Pertanyaannya, jika terbukti ada kelompok yang jelas-jelas memiliki rekam jejak (track record) panjang melakukan berbagai tindak kekerasan, apakah atas nama kebebasan, mereka tidak bisa dibubarkan? Di titik ini, terjadi pertempuran wacana yang sengit tentang hakikat kebebasan di ruang publik.

Di satu sisi, ormas anarkis kerap dengan dalih tafsir moral keagamaan tertentu merasa bebas memaksakan keyakinannya dan kebenarannya kepada publik yang belum tentu setuju dengan cara-cara kekerasan. Di sisi lain, orang-orang yang mengecam aksi-aksi kekerasan yang dilakukan FPI dan sampai pada tahap ingin membubarkan FPI, memiliki argumen bahwa kebebasan mereka selama ini dibelenggu, dan tak jarang diintimidasi oleh ormas anarkis.

Bahaya Guru Pelupa

Suatu ketika saya membawa selembar kertas pembungkus kado dan sebuah kotak ke dalam kelas. Saya bertanya “saya mau bungkus kadonya, kertas ini cukup nggak ya? ”. Beberapa anak langsung maju hendak memegang kedua benda itu. Mereka mulai membungkus kotak itu tanpa memotong kertas kadonya karena memang tidak saya perbolehkan. Setelah berkali-kali mencoba, mereka menyimpulkan bahwa kertas itu tidak akan cukup untuk membungkus kotaknya. Sebagian besar anak mulai setuju, tapi sebagian lagi masih berusaha membolak-balik posisi kotaknya.

Belasan menit kemudian, seorang anak berteriak “harusnya cukup Bu … karena luas kertasnya lebih besar dari luas permukaan kotaknya.”. Suasana ruang kelas mendadak hening, maklum saja yang mengungkapkan itu memang anak yang dikenal pintar matematika. Saya katakana “Ya, harusnya cukup. Ada yang mau mencoba ?”. Kelas kembali ramai, tapi kali ini, yang menjadi pimpinan proyek adalah anak yang pintar matematika itu. Saya memberikan gunting sebagai tanda bahwa saya memperbolehkan mereka memotong kertas itu.

Sekitar sepuluh menit kemudian mereka memberikan kotak yang sudah terbungkus itu pada saya. Mereka tampak bangga sudah membuktikan bahwa kotak itu bisa terbungkus tapi tetap menambahkan “tapi jelek banget Bu…karena pinggirnya passsssss banget”. Kegiatan tersebut mengawali proses pembelajaran materi bangun ruang. Kegiatan yang diadakan untuk memulai perjanjian. Perjanjian bahwa apa pun yang akan kami hitung, semuanya adalah hasil minimal.  Tidak sama dengan apa yang mungkin kami harapkan.

Read More