Oleh Fransiskus Pascaries

“Mas, dirmh (di rumahmu) keadaannya gmn (bagaimana)? Dirmh (di rumahku) lg (lagi) jd (jadi) posko bnjr (banjir) nih”

Ponsel saya bergetar. Saya baca sederet pesan singkat itu pada Minggu sore 4 Februari 2007. Seorang teman mengabarkan, rumahnya di daerah padat penduduk Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan telah disulap menjadi dapur sekaligus posko kemanusiaan bagi korban banjir. Mereka cukup beruntung, dibanding dengan rumah saya di Cibitung, Bekasi yang sempat terendam banjir selama 12 jam,  dua hari sebelumnya.

Teman saya itu, yang juga aktif di mudika parokinya, tidak tinggal diam dan melulu berkata “Kasihan ya mereka yang kena banjir…” sembari menikmati cemilan di depan televisi yang gencar memberitakan musibah itu. Ia bersama teman-teman mudika dan tetangga sekitar, tak peduli apa latar belakang sosial politik, budaya dan ekonominya, bergerak cepat dan tanggap. Tak hanya wilayah Tebet dan sekitarnya, sejumlah warga di bilangan Matraman, Pasar Minggu dan sekitarnya juga turut merasakan nasi bungkus racikan warga Tebet itu.

Sebagaimana kita tahu, banjir besar kembali menerjang Jakarta, kota kita ini, awal Februari 2007. Bencana yang dinilai lebih parah dibanding kejadian serupa lima tahun lalu. Hingga tahun 2003, kota ini adalah tempat bermukim 434.762 jiwa orang Katolik. Hanya “secuil” dari total warga ibukota yang berjumlah 11.279.332 jiwa . Di kota ini pula 200 tahun lalu terpancang pilar-pilar karya Gereja Katolik yang masih berdenyut hingga saat ini.

Teman-teman saya di Tebet itu hanyalah umat sederhana. Mereka bukan para ilmuwan atau pengamat yang kerap melontarkan gagasan, dari yang berisi hingga yang asal bunyi, di media. Tentu saja mereka juga bukan kerumunan massa yang asal bergerak tanpa berpikir strategis. Mereka pun tentu jauh dari kesan birokratik, seperti sebagian besar pembesar negeri ini, yang masih mengadakan rapat ini dan itu untuk sekadar mengirimkan nasi bungkus bagi para pengungsi di tenda-tenda. Mereka juga bukan pendukung para calon gubernur DKI –yang menurut istilah remaja masa kini–sedang menebar pesona jelang Pilkada. Teman-teman saya itu bergerak gesit mengumpulkan dan mendistribusikan pakaian layak pakai, memasak makanan untuk ratusan orang, obat-obatan dan lainnya.

Inspirasi dari Brasil
Tersebutlah seorang filsuf pendidikan nan masyhur asal Brasil yang telah meninggal 1997. Paolo Freire namanya. Salah satu pokok ajaran yang tentu diingat para Freirerian di seluruh dunia adalah bahwa pendidikan harus bisa membuat manusia berintegrasi dengan lingkungan sekitarnya. Sungguh amat disayangkan jika manusia tercerabut dari lingkungan sekitar dengan segala kompleksitas permasalahan yang ada. Freire membuat distingsi yang “hitam-putih” antara kata integrasi di satu pihak dan adaptasi di pihak lain.

Dalam pemahaman Freire, adaptasi adalah ciri khas yang tampak pada binatang, yang bila ditampakkan pada manusia bisa menjadi pertanda bahwa manusia itu terkena wabah dehumanisasi. “Do more than exist, live”, begitu John H Rhoades dalam salah satu larik puisinya yang berjudul Do More. Artinya, kita harus lebih dari sekadar eksis atau meng-ada (to be) dalam hidup ini. Kita sebagai homo homini socius juga dituntut untuk live alias hidup bersama masyarakat sekitar kita.

Sementara itu, kata integrasi dimaknai Freire sebagai sebuah kondisi di mana manusia tidak hanya mau dan mampu menjadi bagian dari sebuah komunitas atau lingkungan dan melulu pasrah atas segenap realitas baik dan buruk yang melekat. Kata integrasi juga menyiratkan sebuah ajakan bagi manusia agar mampu mengubah realitas. Ada proses yang harus dilalui yaitu: memahami realitas kekinian–melakukan tinjauan kritis atas realitas tersebut–menciptakan realitas baru yang lebih memanusiakan.

Bencana air bah itu tidak terjadi di Brasil, melainkan di kota kita Jakarta dan sekitarnya yang berjarak ribuan kilometer dari tempat di mana Freire melontarkan gagasannya. Tidaklah penting apakah sekelompok anak muda Katolik di Tebet itu memahami atau tidak gagasan Freire yang banyak tertuang di buku-buku seperti Pendidikan Masyarakat Kota, Pendidikan Sebagai Praktik Pembebasan, Pendidikan Kaum Tertindas, dan sejumlah judul lain. Namun, satu yang pasti bahwa ‘sabda’ Freire tentang integrasi telah tergenapi di Tebet.

Gereja Katolik pasca Konsili Vatikan II empat dekade lalu sudah melihat perlunya umat Katolik di manapun berada untuk ‘menggarami’ lingkungannya masing-masing. Tidak diketahui secara pasti, apakah Freire terinspirasi atau terilhami oleh konstitusi Gaudium et Spes (GS) yang diresmikan oleh Paus Paulus VI pada 7 Desember 1965 pada puncak perhelatan Konsili Vatikan II itu.

Dalam GS artikel nomor 45 termaktub ”Satu-satunya alasan bagi Gereja untuk hidup, dan satu-satunya alasan bagi semua karya Gereja adalah demi terwujudnya Kerajaan Allah di tengah-tengah masyarakat sekarang dan di sini”.

Para Uskup di negeri ini, seperti tertuang dalam Nota Pastoral 2004 dan juga SAGKI 2005, juga kian menegaskan pentingnya setiap umat Katolik untuk terjun langsung ke pusat-pusat permasalahan di masyarakat di mana ia berada. Tetapi, seberapa banyakkah dari kita yang mau menggarami –atau dalam konteks Freire tidak sekadar ‘beradaptasi’ melainkan ‘berintegrasi’ dengan– lingkungan sekitar kita. Kita patut bertanya ke dalam diri kita masing-masing, apa yang bisa kita kontribusikan bagi lingkungan sekitar kita.

Mentalitas Cash and Carry
Sudah bukan rahasia lagi bahwa untuk membangun gereja fisik, misalnya, Panitia Pembangunan Gereja setempat akan mendekati warga, para kiai berpengaruh dan atau pejabat-pejabat publik setempat demi mempercepat dirilisnya selembar dua lembar surat Ijin Mendirikan Bangunan. Panitia Pembangunan Gereja di salah satu paroki di KAJ ketika hari raya Idul Fitri datang berkunjung ke kediaman sejumlah ulama berpengaruh di wilayahnya. Itu tidak jelek tentu saja, bahkan sangat baik untuk dilakukan. Tetapi, kita pun patut bertanya secara jujur ke dalam diri kita, adakah itu tidak bermaksud untuk “memperlicin” restu agar ijin cepat dirilis ? Jika memang umat Katolik sudah dikenal baik di lingkungannya masing-masing, mempunyai pengaruh di RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, apakah benar ijin itu akan tetap “dipersulit” ? Rasa-rasanya tidak. Ketimbang menuding faktor-faktor eksternal seperti terorisme, kecemburuan sosial, ketidakadilan ekonomi dan sebagainya, patut pula kita refleksikan apakah setiap donasi yang kita salurkan benar-benar tulus bagi kesejahteraan bersama ? Ataukah hanya sebagai “pelicin” yang sifatnya pragmatis atau dalam istilah niaga disebut cash and carry ?

Sejarah mencatat, pada penahbisan Uskup Agung baru untuk Dioses Semarang Mgr.Yulius Riyadi Darmaatmadja SJ pada 29 Juni 1983, Menteri Agama Munawir Sjadzali MA menyatakan bahwa “Proses Indonesianiasi dalam Gereja Katolik berjalan terus” Itu disampaikannya karena mengacu pada pelaksanaan “Program Akselerasi Indonesianisasi Tenaga Kerja Gereja Katolik Indonesia, Hasil Sidang MAWI, November 1979). Ketika itu, para uskup menyatakan “MAWI harus terus mengusahakan Indonesianisasi tenaga asing”. Dokumen itu disusun atas permintaan Presiden Soeharto yang menginginkan informasi tentang situasi dalam Gereja Katolik.

Potret warga Jakarta yang individualistis, “elu-elu, gue-gue”, sedikit banyak akan sirna jika menengok kiprah teman-teman saya di Tebet itu. Bukan satu-satunya posko banjir di Jakarta, tentunya. Di media kita juga melihat banyak warga yang berinisiatif melakukan hal serupa. Karena, untuk mengikis budaya individualistis tentu itu bukan kerja satu dua orang, satu dua tahun. Dalam mewujudkan habitus baru itu dibutuhkan revolusi berpikir, ketekunan dalam bekerja, kemauan untuk membuka diri terhadap kelompok yang berbeda aliran. Dan, sekali lagi, integrasi dengan lingkungan sekitar kita.

Banjir besar yang melanda salah satu kota metropolitan (kini sedang berkembang wacana megapolitan) terpadat di dunia sudah berlalu. Namun, kita semua tentu tak ingin kerja-kerja sosial (mengingat socius dalam Bahasa Latin berarti teman) akan berlalu pergi bersama air ke sungai, laut atau meresap ke dalam tanah. Marilah kita mengubah banjir air ini menjadi ‘banjir berkah’ bagi sesama, bagi lingkungan, bagi masyarakat di mana kita berada, sekarang dan di sini. Kita tak perlu dan tak boleh menunggu banjir (yang lebih besar) kembali membenamkan Jakarta guna menggalang kerjasama dengan masyarakat warga lainnya.

Seandainya umat dari 59 paroki di KAJ mampu bangkit dan bergerak seperti pesan SAGKI tahun 2005 lalu, seandainya 233 imam kongregasi ditambah imam diosesan, 50 frater dan bruder, 561 suster, dan 27 anggota serikat sekuler ALMA bisa menggalang kerjasama tidak hanya dengan 434.762 umat katolik tetapi juga dengan umat lainnya, tentu kalimat “Makin Setia Kepada Yesus, Makin Berbakti Kepada Masyarakat dan Bangsa” akan semakin mewujud, dan itu artinya dalam perziarahan selama dua abad ini Gereja Katolik di Jakarta telah mampu menjadi garam dan terang bagi lingkungannya.

Sejak zaman kolonial Belanda, Jakarta sudah sedemikian akrab dengan banjir. Era berganti. Presiden dan Gubernur DKI Jakarta juga terus berganti. Tetapi, air bah itu tetap saja datang. Biaya sebesar Rp.2 trilyun rupiah juga sudah disedot dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), untuk pembiayaan Kanal Banjir Timur. Kita pun sudah melewati paruh kedua tahun 2009. Artinya, kita harus kembali bersiap menghadapi air itu. Tidak melulu dengan pembangunan infrastruktur. Tidak hanya dengan menggelontorkan dana sebesar-besarnya. Tetapi, dengan cara bergandeng tangan, menggalang solidaritas.

*Menjadi salah satu tulisan dalam Buku “Gereja Warteg” (Penerbit Obor, 2007), yang diterbitkan untuk memperingati 200 Tahun Gereja Katolik di Jakarta.

Untuk mengenang seseorang di ‘sana’, yang memungkinkan naskah ini ditulis