oleh Kristina Viri

Suasana diluar Sidang Permohonan Uji Materi UU PNPS

“UU PNPS tahun 1965 merupakan bukti negara measuki Forum Internum warganya”. Hal tersebut disampaikan Ifdal Kasim (Ketua Komnas HAM) sebagai pihak terkait dalam lanjutan persidangan permohonan uji materi terhadap UU No. 1 PNPS tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama. Agenda sidang tersebut adalah mendengarkan keterangan dari pihak terkait yaitu Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Dewan Dakwah Islamiyah (DDI) dan Komnas HAM, juga mendengarkan keterangan ahli dari pemohon dan Pemerintah.

Mendasarkan pada konstitusi, kata Ifdal, Komnas HAM menilai jaminan terhadap kebebasan beragama sangat kuat dalam rezim hukum di Indonesia yang diberikan dengan kualitas hak yang sangat tinggi yaitu sebagai hak yang tidak bisa dikurangi. Sehingga negara tidak memiliki hak untuk menentukan agama apa yang dianut oleh warganya. Berdasarkan data baik laporan maupun kasus yang ditangani oleh Komnas HAM, dampak dari pemberlakuan UU ini mempersempit bahkan meniadakan hak dari penganut agama/keyakinan selain dari 6 agama yang dianggap sebagai agama resmi.

“Kami melihat penyebab agama-agama ini tidak bisa bebas menjalankan keyakinannya, antara lain karena PNPS ini, khususnya pasal satu,” papar Ifdal Kasim, di Mahkamah Konstitusi, Rabu, (17/2). Sementara isi dari Pasal 1 UU ini adalah, “Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu”.

Dalam penjelasan pasal ini disebutkan agama-agama yang dipeluk oleh penduduk di Indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan khong Cu (Confusius).

Kenyataanya, lanjut Ifdal, ada diskriminasi terhadap warga Negara yang agamanya tidak secara implisit disebut dalam penjelasan UU ini. Misalnya kasus yang disampaikan di Komnas HAM adalah pemeluk Agama Bahai yang tidak bisa menjalankan secara bebas apa yang diyakininya itu.

“Saya kira, pemeluk agama bahai ini adalah warga negara dan mereka punya hak yang sama di hadapan hukum,” papar Ifdal. Komnas HAM berpendapat, dengan Undang Undang ini negara dianggap telah memasuki Forum Internum atau hak untuk meyakini, baik doktrin ataupun ajaran yang dianggap benar umat beragama di Indonesia, yang bertentangan dengan kewajiban Negara untuk memenuhi hak dasar warga negaranya dalam memeluk agama.

Ajaran menyimpang

Persoalan lain yang dilempar adalah persoalan bagaimana Negara berperan dalam ikut menentukan menyimpang atau tidaknya suatu ajaran. DR. Luthfi Assyawkanie, PHD., ahli dibidang studi agama dan ilmu filsafat menyampaikan, negara tidak memiliki hak untuk menyatakan bahwa sebuah ajaran atau keyakinan adalah menyimpang. Setiap agama berhak memiliki pandangan tertentu terhadap agama lain, sudah menjadi karakter agama sejak lama bahwa suatu agama memandang sesat agama lain.

“Yang menjadi persoalan adalah jika negara ikut campur dalam memutuskan apakah ajaran suatu agama menyimpang. Atas dasar apa Negara melindungi agama tertentu dan melarang agama lainya? Atas dasar apa Negara memenjarakan pemeluk agama tertentu dan membebaskan pemeluk agama lain menjalankan keyakinannya? Atas dasar apa Negara mengkriminalisasi sebuah agama atau sebuah aliran?” papar Lutfi di tengah-tengah persidangan yang disambut teriakan histeris pengunjung sidang.

Lewat perwakilan kuasa hukumnya DDI berpendapat UU ini harus dipertahankan karena sejalan dengan Pasal 28 J UUD 1945. Keberadaan UU ini dianggap meminimalisir tumbuhnya aliran-aliran yang bertentangan dengan nilai-nilai islam. Senada dengan DDI, PHDI melalui Yanto Jaya, SH juga berpendapat, UU ini harus dipertahankan, namun negara harus memiliki ketegasan apabila ada kelompok yang melakukan kekerasan atas nama agama khususnya agama minoritas. PHDI beranggapan jika UU ini dicabut harus ada payung hukum lain terutama untuk penganut agama minoritas.

Permohonan uji publik ini diajukan oleh pemohon individu yaitu KH. Abdulrahman Wahid, Musda Mulia, KH. Maman Imanul Haq, Dawam Rahardjo juga beberapa lembaga di antaranya Desantara, ELSAM, DEMOS, dll. Permohonan ini dimaksudkan untuk menghilangkan segala praktek kekerasan, pembubaran maupun pelabelan sesat terhadap agama maupun kepercayaan diluar 6 “agama resmi “ yang pada dua tahun terakhir marak terjadi.